Demo Ojol di Jakarta Ribuan Pengemudi Unjuk Rasa, Desak Pemerintah Dengarkan Tuntutan
Jakarta, 21 Mei 2025 — Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI dan Kementerian Perhubungan dalam aksi demonstrasi damai. Aksi Demo Ojol di Jakarta Ribuan Pengemudi Unjuk Rasa, Desak Pemerintah Dengarkan Tuntutan ini di lakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan mitra pengemudi, termasuk soal tarif, potongan aplikasi, dan jaminan sosial yang belum memadai.
Para pengemudi, yang tergabung dalam beberapa komunitas dan aliansi ojol seperti Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) dan Serikat Pengemudi Daring Indonesia (SPD). Melakukan konvoi dari titik kumpul di beberapa lokasi menuju pusat kota Jakarta sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk, mengenakan jaket mitra aplikasi, dan menyerukan berbagai tuntutan mereka secara terbuka.
Tuntutan Utama Para Pengemudi
Dalam orasinya, perwakilan pengemudi menyampaikan beberapa poin utama yang menjadi inti dari unjuk rasa kali ini:
-
Penyesuaian Tarif Dasar: Para pengemudi menuntut agar pemerintah dan perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab menyesuaikan tarif dasar per kilometer dengan mempertimbangkan kenaikan harga BBM dan biaya operasional kendaraan.
-
Penghapusan Potongan yang Memberatkan: Banyak pengemudi mengeluhkan besarnya potongan atau komisi dari aplikasi yang mencapai 20% hingga 30%, sehingga pendapatan bersih mereka menjadi sangat kecil.
-
Perlindungan Sosial dan Status Hukum: Pengemudi menuntut adanya kejelasan status hukum sebagai pekerja informal dan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan serta jaminan kesehatan.
Menurut salah satu pengemudi yang ikut dalam aksi, Rudi (35), situasi yang mereka hadapi sudah semakin sulit. “Kami bekerja lebih dari 12 jam sehari, tapi penghasilan terus menurun karena potongan aplikasi dan tarif yang tidak naik. Kami hanya minta keadilan,” ujarnya.
Respons Pemerintah: Terima Audiensi, Janjikan Evaluasi
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah perwakilan pemerintah dari Kementerian Perhubungan dan DPR RI menerima delegasi pengemudi dalam audiensi tertutup. Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah berjanji akan mengevaluasi kembali regulasi soal transportasi daring, termasuk soal penetapan tarif minimum dan perlindungan pengemudi sebagai mitra kerja.
Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, mengatakan bahwa pemerintah terbuka untuk berdialog dan memahami keresahan para pengemudi. “Kami mendengar langsung aspirasi mereka hari ini, dan kami akan segera melakukan kajian bersama dengan pihak aplikator dan asosiasi pengemudi,” ujarnya usai audiensi.
Namun, sebagian pengemudi masih meragukan komitmen pemerintah. Mereka meminta adanya tenggat waktu yang jelas dan mekanisme pengawasan yang transparan. Jika tidak ada tindak lanjut konkret dalam waktu dekat, para pengemudi mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
Dampak Lalu Lintas dan Respons Masyarakat
Aksi demo ini sempat menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta, terutama di kawasan Senayan dan sekitarnya. Meski begitu, aksi berjalan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Sebagian masyarakat menyampaikan dukungannya terhadap para pengemudi. Terutama mereka yang merasa bahwa kontribusi ojol selama ini besar terhadap mobilitas warga urban. Namun, ada pula yang mengeluhkan terganggunya layanan ojol selama aksi berlangsung.
Harapan Akan Perubahan
Demo ojol hari ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah struktural yang perlu segera di selesaikan dalam sektor transportasi daring. Ketergantungan masyarakat terhadap layanan ojol semakin besar, namun di sisi lain kesejahteraan pengemudinya justru stagnan bahkan menurun.
Baca juga: Budi Arie Terpaut Kasus Judi Online? Dakwaan Jaksa
Di harapkan, aksi ini bisa menjadi titik tolak perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan, baik bagi pengemudi, perusahaan aplikator, maupun pengguna layanan. Pemerintah kini di tantang untuk bertindak cepat, tegas, dan berpihak pada keadilan sosial.